Proarkfab – Staf Spesial Kepala negara di Aspek Hukum Dini Purwono membenarkan tidak terdapat penyerentakan dengan para menteri Kepala negara Joko Widodo ataupun Jokowi yang dipanggil dalam bentrokan pilpres di Dewan Konstitusi. Kastel Kepresidenan menerangkan penguasa bukan pihak terpaut dalam masalah bentrokan hasil penentuan biasa(LGO4D) yang bergulir di MK.
MK merencanakan pemanggilan beberapa menteri dewan menteri Jokowi pada Jumat, 5 April 2024. Pemanggilan ini diputuskan oleh Pimpinan Juri MK Suhartoyo di penghujung konferensi di Bangunan MK, Jakarta Pusat pada Senin petang, 1 April 2024, menyusul kebingungan yang di informasikan pihak pemohon pertanyaan campur tangan Jokowi di Pilpres.
Beberapa menteri itu merupakan Menko Pembangunan Orang serta Kultur( PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Finansial( Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial( Mensos) Tri Rismaharini.
Dini Purnowo, dalam catatan pada Selasa, 2 Maret 2024, berkata MK berkuasa buat memanggil siapapun yang dikira butuh didengar keterangannya. Tidak terdapat adaptasi pertanyaan akar apa yang mau di informasikan.
” Tidak terdapat penyerentakan,” tutur Dini.” Yang dipanggil merupakan orang, para menteri yang ditatap MK berarti buat didengar keterangannya. Jadi silahkan para menteri terpaut esok membagikan penjelasan begitu juga diperlukan MK.”
Penguasa, tutur Dini, berambisi dengan kedatangan beberapa menteri itu, MK bisa mendapatkan uraian yang lebih utuh terpaut kerangka balik serta aplikasi kebijakan- kebijakan yang didapat. Dini melaporkan, tidak terdapat pembuatan regu spesial oleh penguasa.
Pemanggilan para menteri itu bersumber pada rapat juri konstitusi pada pagi kemarin. Suhartoyo berkata 5 pihak itu dikategorikan berarti oleh MK LGO 4D. Ia menerangkan pemanggilan ini bukan berarti Dewan Konstitusi mengakomodir permohonan Pihak Anies- Muhaimin serta Pihak Ganjar- Mahfud.
Semacam dikenal, kedua pihak itu dalam sidang lebih dahulu memohon MK memperkenalkan beberapa menteri, semacam Sri Mulyani serta Risma, buat membagikan penjelasan dalam sidang.” Jadi sekedar( pemanggilan 4 menteri serta DKPP) buat kebutuhan para juri,” ucap Suhartoyo.
Konferensi kemarin merupakan yang ketiga kalinya dengan skedul mencermati penjelasan saksi serta pakar dari Anies- Muhaimin dengan Pemohon I. Ada pula konferensi ketiga Membalas Pranowo- Mahfud Md. berlaku seperti Pemohon II dalam bentrokan Pilpres hendak dilangsungkan esok.
Pada Kamis, 28 Maret 2024 sudah dicoba konferensi kedua. Skedul konferensi lebih dahulu merupakan mencermati penjelasan KPU selaku Termohon, Bawaslu selaku Donatur Penjelasan, serta Regu Pemelihara Prabowo- Gibran selaku Pihak Terpaut.